Gagasan Strategi Pengelolaan Hutan

Posted by Kang Aom in Pertanian.
Tags: Jawa Barat, Kehutanan, konservasi lahan, lahan kritis, Perberdayaan Masyarakat
trackback

BANDUNG, (PR).-
Tanggul anak Sungai Manglayang jebol dan menyebabkan banjir bandang di Perumahan Bumi Panyileukan, Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Kamis (27/11). Akibatnya, tiga sekolah dasar rusak berat dan sembilan wilayah Rukun Warga (RW) terendam banjir hingga ketinggian satu meter.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, setelah hujan turun selama sekitar 30 menit di wilayah tersebut. Tanggul yang jebol berada di wilayah RW 5 dan berjumlah empat titik. Di RT 3 dan RT 2, masing-masing terdapat satu titik jebol. Sementara di RT 1 terdapat dua titik jebol, salah satunya berada tepat di belakang SD Panyileukan 1 dan SD Panyileukan 2. Akibatnya, kedua sekolah itu pun mengalami kerusakan berat. Selain dibanjiri air bercampur lumpur, bangku-bangku di dalam sekolah itu hancur dihantam arus.

Setelah menjebol tanggul, air mengalir cepat ke perumahan tersebut. Selama sekitar 90 menit wilayah RW 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Di dalamnya, SD Panyileukan 3 serta kantor Kel. Cipadung Kidul yang letaknya berdampingan pun tidak luput dari banjir.

Mulai pukul 17.00 WIB, banjir mulai surut setelah Dinas Kebakaran yang dipimpin kepala bidang pengendalian operasi Dedi Sopian datang menyedot air banjir. Dua belas petugas datang dalam dua regu pemadam kebakaran, dilengkapi satu mobil penyedot air dan mobil rescue. Pada pukul 19.00 WIB, ketinggian banjir berkurang hingga ketinggian 30 cm – 40 cm.

Ketua RW 5, Asep (46) menyatakan, seluruh tanggul yang jebol belum dikirmir (diberi penyangga tanggul tambahan). Dari panjang tanggul yang mencapai 300 m, kata Asep, baru 50 meter yang sudah dikirmir pada tahun 2002.

Sementara itu, banjir juga menyapu wilayah Cileunyi hingga Cicaheum, dan Panyileukan. Pedagang di bunderan Cibiru, Udin menyatakan, banjir tersebut telah membuat kemacetan di sepanjang di wilayah itu sejak pukul 14.00 WIB, serta membuat puluhan kendaraan mogok. Berdasarkan pemantauan “PR”, kemacetan mulai mencair pukul 21.00 WIB.

Uraian kalimat diatas adalah salah satu cuplikan berita Koran Pikiran Rakyat tertanggal 28 Nopember 2008. Tentunya berita sejenis tersebut bukanlah satu-satunya, karena kejadian banjir yang semakin meluas setiap tahun selalu menjadi headline berita surat kabar.  Kejadian banjir dan longsor  merupakan indikasi bahwa penanganan lahan kritis di daerah hulu Manglayang hingga saat ini masih belum efektif.

Di Jawa Barat pada tahun 2002 saja luasan lahan kritis telah mencapai 601.557 ha dan 439.919 ha (73 persen) dari lahan kritis tersebut adalah milik masyarakat dan 161.638 ha (27 persen) terdiri dari lahan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi.Pada tahun 2008 ini diperkirakan luasan lahan kritis di Jawa Barat diperkirakan semaikin meningkat. Indikasi adanya peningkatan degradasi sumberdaya lahan tersebut adalah bencana tanah longsor, kekeringan dan banjir yang saat ini semakin mencolok intensitas dan penyebaran kejadiannya. Selama periode tahun 1999. s.d. 2005 lebih dari 575 kali bencana longsor dan telah mengakibatkan kerusakan lahan. Setiap Musim Tanam luas areal pertanian sawah yang mengalami kekeringan hamper mencapai 272.665 ha. sehingga Jawa Barat telah kehilangan produksi padi sekitar 600.000 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan Rp. 1,035 Trilyun setiap tahun. Padahal berbagai upaya rehabilitasi lahan kritis yang digulirkan telah sejak lama dilakukan melalui berbagai strategi di tingkat kebijakan, kelembagaan maupun implementasi.

Kegagalan rehabilitasi lahan melalui reboisasi dan penghijauan yang difasilitasi pemerintah terkadang disebabkan oleh pandangan massyarakat yang menganggap bahwa penghijauan dengan tanaman tahunan dapat mengurangi pendapatan yang dibutuhkan setiap hari. Pada dasarnya masyarakat sekitar lahan kritis maupun hutan konservasi akan merespon positif program apapun sepanjang program tersebut dapat memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya dalam jangka pendek. Oleh sebab itu program penghijauan hendaknya diikuti pula dengan program pencegahan keiinginan masyarakat untuk menebang pohon yang sudah ada untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan kondisi aktual maka perubahan pola berpikir peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan yang menganggap bahwa manfaat hutan hanya berasal dari proses penjualan kayu harus diubah menjadi pemanfaatan hutan sebagai sebuah lingkungan yang memberikan manfaat rekreatif bagi masyarakat sekitar hutan maupun kota. Secara ekonomi lingkungan hutan dapat dipandang sebagai sebuah penawaran komoditas jasa pemenuhan kebutuhan pemandangan indah khas hutan dan pedesaan. Di sisi lain kebutuhan masyarakat perkotaan yang memerlukan kegiatan yang bersifat rekreatif dipandang sebagai permintaan.

Selain itu kehadiran lingkungan hijau dapat dipandang sebagai salah satu faktor produksi usaha jika proses produksi suatu usaha saling ketergantungan dengan keberadaan lingkungan hutan atau pertanian tanaman industri tanpa harus menebang vegetasinya misalnya usaha budidaya lebah madu dengan perkebunan kopi atau agoindustri lainnya. Dalam hal ini jenis tanaman reboisasi dan penghijauan diarahkan pada jenis tanaman buah-buahan, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk menebang untuk diambil kayunya.

Apabila sisi penawaran dan permintaan tersebut dipertemukan maka lingkungan hutan dan sekitarnya akan mempunyai nilai ekonomis yang berdampak secara berganda (multiplier effect) pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan pedesaan tanpa merusak lingkungan tapi justru berupaya melestarikannya. Keindahan pemandangan dan suasana lingkungan hutan dan pedesaan bukanlah satu-satunya potensi yang dapat dikemas menjadi komoditas yang dapat dijual, tapi budaya dan perilaku masyarakat dapat pula dikemas sedemikian rupa sehingga potensi keindahan pemandangan hutan dan pedesaan dapat dimanfaatkan secara terpadu dengan keunikan sosiokultur masyarakat di sekitarnya. Pada kondisi tersebut dapat diharapkan pemanfaatan potensi kawasan hutan, penghijauan dan pedesaan akan terintegrasi dengan wisata pendidikan sosial budaya (sosiowisata).

Mengingat hutan dan kawasan konservasi maupun penghijauan memiliki fungsi ekosistem yang sangat baik bagi kehidupan manusia, maka seyogianya perlu diciptakan hutan atau lingkungan pedesaan yang mempunyai daya tarik rekreatif dan pendidikan yang dapat mempunyai nilai ekonomi. Penyediaan wisata dan fasilitas rekreatif lingkungan dalam bentuk wanawisata, agrowisata atau sosiowisata menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah sekitar hutan dan pedesaan. Konsep pengelolaan wanawisata, agrowisata atau sosiowisata atau agro industri hendaknya berbasis pada kemampuan masyarakat sebagai pengelola. Namun demikian upaya kearah usaha tersebut membutuhkan modal investasi dan modal kerja yang relatif tinggi dan tidak mungkin dapat dipenuhi seluruhnya oleh masyarakat yang pada umumnya miskin. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan besar baik BUMD, BUMN maupun swasta.